Kamis 17 Oktober 2019
Selamat Datang Di Pengadilan Agama Belopa, Alamat Jalan Tomakaka, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara (Kompleks Dinas Perhubungan Kab. Luwu) Kabupaten Luwu-Sulawesi Selatan-91984 | Telp (0471) 3208436 | Hp 0823 9844 0842 | Email : belopa@pta-makassarkota.go.id | tabayyun.belopa@gmail.com

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentembed_google_docs_viewer has a deprecated constructor in /home/k2047065/public_html/belopa/plugins/content/embed_google_docs_viewer/embed_google_docs_viewer.php on line 18

POSBAKUM

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan lembaga pemberian jasa hukum yang difasilitasi oleh negara melalui pengadilan agama, bertugas memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu. Petugas Posbakum bisa dari advokat, sarjana hukum dan sarjana syariah yang tergabung dalam lembaga profesi advokat maupun LBH perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2014.

Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,  Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam SEMA No 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai pertauran perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 27)

Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk :

  1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
  2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
  3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.
  4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisisen, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 25 SEMA No 10 Tahun 2010, bahwa jasa bantuan hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan advis serta penyediaan Advokat pendamping secara Cuma-Cuma untuk membela kepentingan Tersangka/Terdakwa dalam hal Terdakwa tidak mampu membiayai sendiri penasihat hukumnya.

Pegawai

Hakim
Husaima, SHI
Hakim
Helvira, SHI
Panitera
Nasriah, SH
Sekertaris
H. Abdul Azis, S.Ag
Panmud Gugatan
Maswarni Bugis, S.Ag
Panmud Permohonan
Musdalifah, SH, MH
Panmud Hukum
Sulfian P, S.Ag
Kasubag Umum & Keuangan
Hijrawati, SH

Login Pengguna

Info Pengunjung

0.png0.png7.png2.png7.png7.png
Hari Ini33
Kemaren45
Minggu Ini209
Bulan Ini771
Total7277

  • IP: 3.209.80.87
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Pengunjung Online

1
Online

Kamis, 17 Oktober 2019